Panduan induk hukum pemberian kuasa di Indonesia. Mengupas tuntas KUHPerdata Pasal 1792-1819, perbedaan kuasa umum vs khusus, aturan bea meterai, dan format draf baku.

Dasar hukum: Pasal 1792 s/d 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Bagian penting dalam format ini:

• Penyebutan kata 'KHUSUS' secara tegas untuk membatasi wewenang yuridis penerima kuasa

• Rincian spesifik objek tindakan hukum (nomor kontrak, nomor sertifikat, Nopol kendaraan)

• Klausul hak substitusi (apakah penerima kuasa boleh mengalihkan kuasa kepada pihak ketiga)

File Word .DOCX siap diedit dan dicetak pada kertas A4, font Times New Roman 11 pt, dengan kolom titik dua sejajar. Sesuaikan seluruh isian dengan dokumen dan keadaan sebenarnya.